Jakarta KJBNUSANTARA.id- Kasus dugaan korupsi dan pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax yang menyeret dirut PT. Pertamina Patra Niaga sebagai perusahaan subholding PT Pertamina (Persero) dan beberapa pejabat tinggi lainnya menjadi perhatian.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Syamsudin Saman menyampaikan, korupsi yang terjadi di tubuh PT. Pertamina Patra Niaga tersebut bukan saja merugikan negara hingga ratusan triliun, namun juga seluruh rakyat sebagai konsumen dari BBM.
“Ini wujud nyata bagaimana bobroknya birokrasi bangsa kita. Pejabat tidak taat hukum, penipu rakyat dan selalu mencari keuntungan ditengah kita ingin melakukan lompatan menjadi bangsa yang adil dan berdaulat. Harus dilawan!," kata Syamsudin Saman di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Menurut Syamsudin, pengaturan tentang bisnis dan perdagangan yang menjadi tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding sudah sangat ideal.
Merujuk pasal 2 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri diterangkan Syamsudin, adalah manifestasi dari pentingnya bangsa yang kaya SDA ini untuk mengelola kekayaan tersebut secara berdikari.
Namun terang Syamsudin, karena birokrasinya bobrok, akhirnya lebih memilih jalan praktis sambil bermain mata untuk memperkaya diri sendiri.
"Itu saya pikir sudah jelas dan ideal di aturannya. Pertamina dan subholding yang memegang izin usaha pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan dalam negeri. Karena birokrasinya rente, ya susah. Ingin praktis dan memperkaya diri sendiri saja cara pandangnya," sebut Syamsudin.
Syamsudin melanjutkan, nakalnya birokrasi di perusahaan tersebut bukan kali pertama dilakukan, dan perusahaan pelat merah seperti Pertamina ini disebutnya selalu menjadi bacakan birokrasi-birokrasi nakal.
Dalam kasus korupsi yang dilakukan baru-baru ini disebut Syamsudin, pasti juga melibatkan pihak-pihak lain yang juga mendapat bagian.
"Kami mengindikasi banyak pihak terlibat dalam kasus ini. Ada juga kelalaian dari badan pengawas. Ini kan sebelum didistribusikan harusnya diawasi dulu. Tapi kenapa oplosan ini bisa lolos," katanya.
Pihaknya menyayangkan indikasi pengoplosan yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga ini karena jelas-jelas katanya, akan merugikan rakyat.
Syamsudin mengaku, dalam waktu dekat ia akan mengintruksikan kepada seluruh anggota LMND di Indonesia untuk melakukan aksi di titik-titik pengisian BBM milik Pertamina sebagai wujud kekecewaan dan solidaritas terhadap rakyat yang dirugikan, serta meminta agar dirut PT Pertamina (Persero) untuk dicopot dari jabatannya karena tidak mampu menertibkan subholding dibawahnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan mendesak PBH Migas untuk bertanggung jawab lantaran sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk mengawasi BBM lalai dalam menjalankan tugasnya.
